Tebing Tinggi, MISTAR.ID

Pengerjaan proyek normalisasi sungai padang dan sungai sibaro yang mengalir di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara diduga melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Sebab pengerjaan normalisasi sungai itu tidak ada memasang papan informasi atau plang kegiatan proyek di lokasi pengerjaan sebagai sarana informasi kepada publik atau masyarakat. Di lokasi hanya terlihat alat berat jenis excavator menimbun tanggul di bibir sungai.

Dugaan pelanggaran undang undang KIP yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Tebingtinggi itu disampaikan oleh Joni Sikumbang Ketua Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) Tebing Tinggi. Senin (25/11/24).

Baca juga: Proyek Underpass di Medan Tak Kunjung Rampung

Joni menduga, Dinas PUPR sengaja tidak memasang plang kegiatan proyek untuk menutupi kepada publik jumlah anggarannya dan nama badan hukum perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut.

“Menurut saya, Dinas PUPR Kota Tebingtinggi sudah sengaja menutupinya dari publik. Inikan anggaran dari pemerintah, jadi sudah seharusnya Dinas PUPR itu transparan kepada publik. Dengan tidak dipasangnya papan proyek, Dinas PUPR Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP,” cecarnya.

Sementara itu Sekretaris Dinas PUPR Kota Tebing Tinggi, Heriyanto, saat dikonfirmasi membenarkan pengerjaan normalisasi sungai itu adalah proyek yang anggarannya dari Dinas PUPR Kota Tebing Tinggi.

Ia mengatakan, pengerjaan tersebut dikerjakan oleh CV Buana Perkasa melalui sistem penujukan langsung (PL).

“Pengerjaan itu dikerjakan oleh CV Buana Perkasa melalui PL dengan anggaran Rp100. 000.000 (seratus juta rupiah). Namun saya belum tau berapa volumenya, bang” ungkapnya. (damanik/hm27)